data dan fakta seorang jendral tidak bisa membedakan pencitraan dengan kerja nyata

miris seorang jendral tidak bisa membedakan pencitraan dengan kerja nyata

rejeki naga - data dan fakta seorang jendral tidak bisa membedakan pencitraan dengan kerja nyata

Sabtu 16 september 2017 partai keadilan sejahtera (PKS) mengelar aksi demo bela rohingya dengan turut hadir ketua umum partai gerindra prabowo subianto dan amien rais.

Dalam orasinya prabowo dan amien rais menyindir bantuan kemanusiaan pemerintah ke etnis rohingya sebagai sebuah pencitraan.

Dadang wasekjen partai hanura mengatakan ,prabowo sebagai seorang ketua umum tidak bisa membedakan mana pencitraan dan kerja nyata dari pemerintah.

"Pak Jokowi itu sudah melakukan langkah nyata. Mengirimkan bantuan makanan, kesehatan, pendidikan maupun langkah-langkah diplomatik. Lalu pencitraannya dimana? Di sini lah Pak Prabowo keliru membedakan antara pencitraan dengan kerja nyata. Justru banyak pidato itu lah yang pencitraan," kata Dadang Senin (18/9).

Dadang menegaskan, kritik Prabowo itu sebagai pernyataan yang kontraproduktif. Semua pihak disarankan untuk tidak mempersoalkan upaya pemerintah dan ikut membantu mengirimkan bantuan kepada etnis Rohingya.

"Kumpulkan uang atau apapun, mengirimkan bantuan ke sana, kompaklah untuk menekan Pemerintah Myanmar. Kalau menuduh yang lain-lain itu kontraproduktif," tegasnya.

Dalam orasinya, Prabowo mengkritik pemerintah karena negara tidak memiliki uang dan terus berutang. Dadang heran, Prabowo malah mempersoalkan utang negara. Padahal, di era Jokowi, utang lebih banyak dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif.

"Amerika dan Jepang saja yang sudah mendekati batas tidak maksimum enggak ribut kok. Ini Indonesia kok dipermasalahkan," ujar Dadang.

Anggota Komisi X ini juga tak sependapat dengan pandangan Prabowo soal kekayaan Indonesia mengalami kebocoran. Dia mengklaim pemerintahan Jokowi-JK justru memperbaiki kebocoran kekayaan alam dari tangan asing.

Hal itu dibuktikan dengan keberhasilan pemerintah untuk mencapai kesepakatan divestasi saham sebesar 51 persen PT Freeport.

"Masalah kekayaan alam yang bocor dan dikuasai asing itu kan perilaku masa lalu yg sekarang oleh Presiden Jokowi sedang diperbaiki. Sejak dahulu siapa yang berani sama Freport untuk merubah struktur kepemilikan saham, yang berani kan hanya Pak Jokowi," tutupnya.

sumber : merdeka