FPI ingin meniru politik SARA pilkada jakarta di kalimantan barat dengan melancarkan aksi bela ulama kembali

rejekinaga - FPI ingin meniru politik SARA pilkada jakarta di kalimantan barat dengan melancarkan aksi bela ulama kembali

Tanggal 20 mei 2017 di pontianak kalimantan barat massa FPI mengelar aksi berbarengan dengan pekan Gawai dayak dalam aksi itu sempat terjadi ketegangan walaupun akhirnya tidak ada bentrokan berkat kesigapan para aparatur negara baik dari POLRI maupun TNI.

Ishak ali al-mutakhar ketua DPW FPI pontianak mengatakan pihaknya akan terus mengusung aksi serupa karena sebelumnya pimpinan FPI ahmad sobri lubis di usir di bandara supadio kalimantan barat sewaktu akan menghadiri sebuah acara di pontianak awal mei lalu.

Sebelumnya dalam pidatonya gubernur cornelis berjanji akan mengusir pimpinan FPI rizieq shihab jika mendatangi kalimantan barat."di jawa penduduknya sekian ratus juta jiwa umat muslim, tidak semua umat islam itu seperti yang rizieq tawarkan dengan tengku zulkarnaen itu.kalau mereka datang di tempat kita di kalimantan barat. USIR ! seru Cornelis dalam pidatonya.

Pengamat dari Universitas Tanjungpura Pontianak, Jumadi, mengatakan bahwa aksi ini dimanfaatkan elit politik untuk meniru politik SARA di Pilkada Jakarta.

"Ini bukan hanya persoalan pada komunitas Melayu yang mayoritas Islam dan komunitas Dayak yang beragama Katolik atau Protestan. Ketika persoalan etnik dimunculkan lagi dengan persoalan agama memang ini bisa memantik ketersinggungan antara kelompok-kelompok yang memang Kalbar ini sangat plural," jelas Jumadi.

"Nuansa politik dan memanasnya situasi ini tidak lepas dari dampak dan persoalan di DKI Jakarta kemudian terduplikasi ke daerah Kalimantan Barat yang memang setiap event demokrasi itu sangat kental."

Tahun 2018 mendatang Kalimantan Barat akan menyelenggarakan Pilkada untuk lima kabupaten kota dan provinsi.

Namun belum ada kandidat yang paling populer hingga sejauh ini, "Semua saya pikir punya kans yang sama," kata Jumadi.

Jumadi pun memaparkan bahwa ada kemungkinan elit politik nantinya menggunakan isu agama dan etnik, karena hasil lembaga survei menunjukkan bahwa hampir 60% pertimbangan orang memilih di pilkada di daerah yang plural cenderung pada pertimbangan etnik dan agama.

"Takaran-takaran politik di Kalbar ini tidak lepas dari politik identitas. Disertasi saya menemukan seperti itu," terang Jumadi.

"Ada anggapan begini, kalau ada komunitas dari elit tertentu yang terpilih maka menjadi ancaman komunitas elit yang lain. Prasangka-prasangka politik seperti itu yang kemudian memperkuat tarikan-tarikan ketika menggunakan agama dan etnik itu, menjadi menu politik yang sangat subur."

FPI sendiri, menurut Jumadi, masih belum menjadi organisasi yang besar di Kalimantan Barat, dan sejauh ini belum ada kandidat di provinsi itu yang memiliki kedekatan khusus dengan FPI.

Oleh karena penggunaan isu agama dapat dimanfaatkan dalam pilkada mendatang, Jumadi meminta semua elit politik di provinsi itu tidak menggunakan isu agama untuk kepentingan politik praktis.

"Nuansa SARA di DKI itu berbeda eskalasinya dengan Kalbar. Karena DKI tidak pernah punya pengalaman konflik horizontal yang bernuansa SARA sampai menimbulkan korban jiwa yang cukup besar. Tapi di Kalbar pernah punya sejarah, banyak memakan korban - harta dan jiwa," terang Jumadi.

"Untuk itu pentinglah untuk memiliki kesadaran yang tinggi dari semua elit politik. Mari jangan korbankan kekuasaan itu hanya demi kepentingan kekuasaan sesaat. Itu saja kuncinya."

sumber : bbcindonesia